Oleh: AKHMADI YASID(*Mantan Jurnalis, kini mengabdi di Parlemen)
HARI Pers Nasional (HPN) 2026 datang dengan tema yang terdengar sederhana. Namun jika dibaca sungguh-sungguh, muatannya berat: Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat. Tiga frasa. Tiga pekerjaan rumah. Dan semuanya saling terhubung.
Apa itu pers sehat? Bukan pers yang tak pernah salah. Juga bukan pers yang selalu benar. Pers sehat adalah pers yang masih punya keberanian berkata “tidak” saat kekuasaan meminta “iya”. Pers yang masih bisa menulis dengan jujur, meski iklan tak datang. Pers yang masih mengingat publik, bukan hanya pemilik modal.
Lalu kita bicara ekonomi berdaulat. Ini menarik. Banyak orang mengira ekonomi hanya urusan angka, investasi, dan neraca perdagangan. Padahal ekonomi juga soal informasi. Soal siapa yang menguasai narasi. Soal siapa yang menentukan apa yang layak dipercaya.
Ekonomi berdaulat butuh transparansi. Dan transparansi butuh pers yang merdeka. Pers yang berani membuka data. Berani menguliti kebijakan. Berani mengganggu kenyamanan para pengambil keputusan. Tanpa itu, kedaulatan hanya jadi slogan di spanduk acara.
HPN 2026 seharusnya menjadi momen bercermin. Sudah seberapa sehat pers kita Masihkah redaksi menjadi ruang idealisme, atau berubah jadi ruang kompromi? Masihkah wartawan turun ke lapangan, atau cukup menyalin rilis sambil ngopi?
Saya sering berpikir begini: pers itu seperti listrik. Tidak selalu disadari keberadaannya. Tapi begitu mati, semua orang panik. Aktivitas berhenti. Gelap. Bingung. Baru saat itu kita sadar, betapa pentingnya aliran yang selama ini dianggap biasa.
Maka jangan biarkan pers padam pelan-pelan. Jangan biarkan ia sakit tapi dipaksa tersenyum. Biarkan pers bekerja dengan caranya: kritis, cerewet, kadang menyebalkan. Karena justru dari situlah bangsa ini tetap terjaga.
Di daerah seperti di sini, pers tidak bekerja di ruang hampa. Wartawan mengenal narasumbernya bukan hanya dari kartu nama, tapi dari hubungan sosial yang berlapis. Ada yang tetangga. Ada yang saudara jauh. Ada yang satu tongkrongan. Di sinilah independensi diuji setiap hari, bukan hanya saat HPN diperingati.
Pers lokal di Sumenep hidup di ruang dilema alias tanggung. Terlalu kritis, dianggap tak tahu adat. Terlalu lunak, dicurigai sudah masuk barisan kekuasaan. Tapi justru di situlah peran pers diuji: menjaga jarak di tengah kedekatan, menjaga nalar di tengah relasi.
Di sinilah pers lokal bekerja dengan senyap. Tidak viral. Tidak trending. Tapi konsisten. Dari kecamatan ke kecamatan. Dari pulau ke pulau. Dari daratan ke kepulauan. Mencatat hal-hal yang mungkin dianggap kecil, padahal itulah denyut pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Satu hal lagi, pers lokal bukan musuh kekuasaan. Tapi ia juga bukan humas kekuasaan. Ia berdiri di tengah: menyampaikan yang perlu diketahui publik, meski kadang tidak enak didengar.
Pers harus selalu hadir di setiap kegaduhan. Ketika sebuah kasus mencuat, nama pers kerap disebut pertama. Kamera menyala. Judul berita membesar. Media sosial riuh. Seolah semuanya terang-benderang. Padahal, di balik kegaduhan itu, sering ada ruang gelap yang jauh lebih luas—dan justru jarang disentuh.
Di Sumenep, kita punya pengalaman itu. Kasus demi kasus muncul, ramai di awal, lalu mengendap. Salah satunya program BSPS. Pernah gaduh. Pernah viral. Ada yang menulis. Ada yang bersuara. Tapi waktu berjalan, kegaduhan mereda, sementara pertanyaan mendasar belum benar-benar terjawab.
Di situlah ironi pers diuji. Tidak semua yang menulis sedang mengungkap. Ada pula yang sekadar menunggangi isu. Ada yang bekerja membuka fakta, tapi ada juga yang justru memanen situasi. Ada yang menginvestigasi, ada pula yang menutup-nutupi. Bahkan, tak jarang, pers, sadar atau tidak, masuk dalam lingkaran distribusi dosa itu sendiri.
Ruang gelap itu sering lebih berbahaya daripada kebisingan. Karena di sanalah fakta bisa dikaburkan, narasi bisa dibelokkan, dan publik dibuat lelah. Ketika publik lelah, pengawasan melemah. Dan ketika pengawasan melemah, penyimpangan menemukan rumahnya.
Hari ini, pers kembali diuji. Isunya berbeda, polanya nyaris sama. Koperasi Desa Merah Putih mulai ramai diperbincangkan. Proyek fisik Rp 1 Miliar rupiah di tingkat desa bukan angka kecil. Aromanya mulai menyeruak. Harapan bercampur kecurigaan. Dan pers berada tepat di pusarannya.
Pers bukan malaikat. Tapi ia tidak boleh berubah menjadi makelar. Pers bukan alat suci, tapi ia harus menjaga nurani. Jika pers ikut bermain di ruang gelap, siapa lagi yang akan menyalakan lampu?
Momentum HPN ini seharusnya menjadi waktu introspeksi. Bagi wartawan. Bagi redaksi. Juga bagi pemilik media. Bahwa keberpihakan pers hanya satu: kepentingan publik. Bukan proyek. Bukan kelompok. Bukan jaringan.
Jika pers hanya ramai saat kasus meledak, tapi diam saat fakta perlu dijaga, maka kegaduhan tak lebih dari hiburan sesaat. Tapi jika pers mau bertahan di lorong gelap, bekerja sunyi, dan konsisten, maka di sanalah perannya menjadi penopang bangsa.
Hari Pers bukan tentang tepuk tangan. Ia tentang keberanian menolak tepukan yang salah. Mungkin inilah saatnya pers lokal berkata jujur pada dirinya sendiri: Apakah kita sedang membuka tabir, atau justru membantu menutupnya?
Dan dari jawaban itulah, masa depan kepercayaan publik ditentukan. Kita setuju dengan tema HPN: Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat. Tapi, harus dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari sini. Seperti itu. Tarik mangggg…(*)
