Oleh: AKHMADI YASID*
Awal tahun selalu datang dengan suasana yang sama. Kantor kembali ramai. Rapat kembali digelar. Agenda kembali disusun. Semua kembali berjalan seperti biasa.
Termasuk di sini. Di tempat kita ini. Tempat banyak orang menaruh harapan. Tempat kita selalu berdiri dengan kepala tegak penuh kebanggaan: DPRD.
Seperti biasanya, parlemen kembali sibuk dengan rutinitas. Rapat komisi, mau kunjungan kerja, laporan-laporan. Tidak ada yang tampak janggal. Semua prosedur dijalankan. Semua fungsi tertulis dalam jadwal.
Dan justru di situlah persoalannya.
Rutinitas sering memberi kesan seolah semuanya baik-baik saja. Padahal rutinitas juga bisa menjadi cara paling halus untuk membiasakan sesuatu yang seharusnya tidak biasa.
Salah satu fungsi paling penting DPRD adalah pengawasan. Secara teori, ini fungsi besar. Dampaknya besar. Pengaruhnya seharusnya terasa langsung dalam kehidupan publik: proyek berjalan benar, anggaran tidak menyimpang, kebijakan tidak melenceng.
Tetapi ketika pengawasan dilakukan dengan cara yang terlalu rutin, terlalu linear, terlalu administratif, maka ia berubah menjadi aktivitas biasa.
Bukan lagi sesuatu yang luar biasa. Pengawasan lalu tinggal di atas kertas. Dalam laporan. Dalam slide presentasi. Dalam ruang rapat berpendingin udara. Sementara realitas di lapangan berjalan dengan logikanya sendiri.
Di titik ini, DPRD hadir, tetapi tidak sepenuhnya hadir.
Mungkin inilah yang bisa disebut sebagai paradoks parlemen daerah: kewenangannya besar, tetapi pengaruhnya justru makin kecil.
Secara hukum, DPRD bisa memanggil siapa saja, membentuk pansus, menolak anggaran, bahkan merekomendasikan sanksi politik. Namun dalam praktik, semua itu jarang digunakan secara maksimal.
Mengapa bisa begitu?
Salah satu jawabannya mungkin sederhana: karena terlalu sibuk menjaga harmoni. Harmoni dengan eksekutif. Harmoni dengan partai. Harmoni dengan jejaring kekuasaan lokal. Harmoni dengan banyak kepentingan.
