Oleh: Akhmadi Yasid (Anggota DPRD Sumenep)
TIBA-TIBA saja, tanpa angin, tanpa hujan, sebuah kabar seperti petir di langit cerah menghantam telinga saya. Katanya, saya berada di balik proyek seragam dinas pendidikan senilai Rp 3 Miliar.
Awalnya saya pikir, ini sekadar guyon politik. Bumbu kecil di ruang tunggu rapat. Tapi rupanya tidak!
Seorang kolega di Komisi IV, sambil setengah bercanda, menyebut kabar itu dengan nada menggoda: “Katanya ente yang main di proyek seragam SD, Bro.”
Saya tertawa, tentu saja. Tapi di balik tawa itu ada rasa heran, juga geli. Sebab, saya tahu persis, logika tuduhan itu seaneh logika hujan turun dari tanah.
Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, yang biasanya ringan dalam humor dan santai dalam pembicaraan, kali ini terlihat agak serius.
Mulyadi mengulang kabar yang didengarnya: bahwa seorang Kabid SD di Dinas Pendidikan bernama Ardiansyah, dalam sebuah forum, menyebut saya “bermain proyek seragam SD”.
Begitu saja menggelinding. Tanpa data, tanpa bukti, hanya kabar yang mengalir seperti gosip di warung kopi. Tapi lalu diangkat menjadi tuduhan.
Saya bukan orang yang suka berpolemik, apalagi mengadu argumentasi di ruang publik tanpa dasar. Tapi sebagai anggota DPRD, saya berhak menjaga marwah lembaga dan nama baik pribadi.
Tuduhan itu bukan saja ngawur, tapi juga berbahaya — sebab dilontarkan oleh pejabat. Pejabat publik yang seharusnya paham etika bicara dan tanggung jawab moral.
Saya ini anggota Komisi III. Domain saya bidang pembangunan. Lalu tiba-tiba disebut ikut mengatur proyek di Dinas Pendidikan — yang jelas menjadi wilayah Komisi IV. Bukankah itu seperti menuduh pemain bola pindah lapangan tanpa ganti seragam?
