Oleh: Wildan (Wakil Sekertaris PC GP Ansor Sumenep – Bidang Media Cyber)
BELAKANGAN muncul sebuah tulisan yang mempertanyakan peran wakil bupati. Judulnya cukup provokatif: Wakil Bupati atau Pajangan Serambi? Sebuah pertanyaan yang sah dalam demokrasi. Sebab jabatan publik memang harus terbuka terhadap kritik dan penilaian masyarakat.
Namun ada satu hal yang sering luput ketika kita menilai seorang pemimpin di era media sosial dan banjir informasi hari ini. Kita terlalu sering mengukur kerja dari apa yang muncul di layar telepon genggam. Kita menganggap yang tidak tampil berarti tidak bekerja.
Yang tidak viral dianggap tidak ada. Yang tidak masuk linimasa dianggap tidak pernah terjadi. Padahal pemerintahan tidak selalu bekerja di ruang yang terang. Ada banyak pekerjaan yang berlangsung di ruang-ruang yang tidak terbaca algoritma.
Di Sumenep, misalnya. Jika ukuran kerja hanya berdasarkan seberapa sering wajah seorang pejabat muncul di media sosial, mungkin banyak kesimpulan bisa dibangun dengan mudah. Tetapi jika ukuran kerja adalah keterlibatan dalam penyelesaian persoalan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan, ceritanya menjadi jauh lebih kompleks.
Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim selama ini justru menjalankan banyak tugas yang mungkin tidak seluruhnya masuk dalam pemberitaan. Dari urusan pemerintahan hingga urusan sosial. Dari agenda-agenda kenegaraan yang formal hingga persoalan-persoalan kerakyatan yang sering kali tidak menarik perhatian media.
Dalam banyak kesempatan, ia hadir mewakili pemerintah daerah pada forum-forum strategis. Di kesempatan lain, ia berada di tengah masyarakat menghadiri kegiatan keagamaan, menyelesaikan komunikasi sosial, merajut hubungan dengan tokoh masyarakat, ulama, organisasi kemasyarakatan hingga kelompok-kelompok akar rumput.
Pekerjaan seperti itu sering dianggap biasa. Padahal tidak. Menjaga harmoni sosial di daerah yang luas seperti Sumenep, dengan 334 desa dan kelurahan yang tersebar hingga kepulauan, bukan pekerjaan kecil.
Banyak persoalan selesai bukan melalui rapat besar yang diliput media, melainkan melalui komunikasi, pendekatan personal, dan kehadiran langsung di tengah masyarakat. Persoalannya, kerja-kerja semacam itu tidak selalu menghasilkan foto yang menarik untuk media sosial.
Algoritma lebih menyukai kontroversi daripada mediasi. Lebih tertarik pada konflik daripada penyelesaian masalah. Lebih senang pada keributan daripada kerja senyap. Akibatnya, publik terkadang hanya melihat sebagian kecil dari kenyataan.
Padahal dalam praktik pemerintahan daerah, posisi wakil bupati memang tidak identik dengan pemegang kendali utama birokrasi. Banyak tugas yang dijalankan bersifat koordinatif, representatif, dan sosial-politik. Sebagian bahkan berlangsung jauh dari sorotan kamera.
Bukan berarti jabatan wakil bupati tidak boleh dikritik. Justru kritik diperlukan agar publik terus mengawasi jalannya pemerintahan. Tetapi kritik juga perlu berpijak pada gambaran yang utuh. Jangan sampai kita terjebak pada kesimpulan yang dibangun semata-mata dari apa yang berhasil ditangkap algoritma.
Sebab algoritma tidak pernah hadir saat seorang pejabat menerima keluhan warga hingga larut malam. Algoritma tidak membaca percakapan-percakapan panjang yang menyelesaikan konflik sosial.
Dan, Algoritma kerap tidak merekam upaya menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah. Bahkan algoritma sering gagal membaca kerja-kerja sunyi yang justru menjadi fondasi stabilitas daerah.
Di sinilah kita perlu membedakan antara politik pencitraan dan pengabdian. Yang pertama bekerja untuk kamera. Yang kedua bekerja untuk masyarakat.
Tentu idealnya keduanya berjalan beriringan. Kerja harus dilakukan, dan publik juga berhak mengetahuinya. Namun ketika ada pekerjaan yang tidak sempat dipublikasikan, bukan berarti pekerjaan itu tidak pernah ada.
Kegiatan seperti pengajian haul Raja-Raja di Sumenep, termasuk rutinan shalawat nariyah di pendopo, mungkin tak sepenuhnya terbaca algoritma. Tapi yakinlah bahwa semua itu berasal dari ide wakil bupati.
Apalah daya ini ruang publik. Alogoritma tak membaca hal-hal biasa. Apalagi algoritma yang memang didorong untuk kepentingan tertentu.
Karena itu, pertanyaan yang lebih relevan bukanlah apakah wakil bupati sekadar pajangan atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kehadirannya memberi manfaat bagi masyarakat.
Dan jika ukuran itu yang dipakai, maka banyak warga Sumenep sesungguhnya telah menyaksikan sendiri bagaimana KH Imam Hasyim hadir dalam berbagai urusan daerah.
Kadang di ruang rapat pemerintahan. Kadang di tengah masyarakat. Kadang di acara besar yang ramai diberitakan. Kadang pula di ruang-ruang sunyi yang tidak pernah tersentuh kamera. Sebab tidak semua pengabdian lahir untuk menjadi berita.
Ada yang memang ditakdirkan selesai sebagai manfaat. Dan sering kali, manfaat terbesar justru lahir dari ruang-ruang gelap yang tidak pernah berhasil dibaca algoritma. Bukankah begitu kisanak? (*)
