Di Madura—termasuk di Sumenep—NU bahkan bukan hanya organisasi. Ia sudah menjadi denyut kebudayaan. Ada di pesantren. Di sawah. Di pasar. Bahkan dalam cara orang saling menyapa.
Maka pelantikan itu penting bukan karena jabatan baru, melainkan karena ada amanah yang harus terus dijaga: memastikan NU tetap dekat dengan masyarakat.
Dekat bukan dalam arti slogan. Tetapi hadir ketika rakyat bingung. Menjadi penengah ketika masyarakat retak. Menjadi suara moral ketika kekuasaan mulai terlalu gaduh oleh kepentingannya sendiri.
Sebab tantangan NU hari ini mungkin bukan soal jumlah jamaah. Bukan pula soal besarnya organisasi. Tantangan terbesarnya justru bagaimana tetap membumi ketika dunia semakin gemar melayang dalam sensasi.
Dan di situlah khidmat menemukan maknanya. Bahwa menjadi bagian dari NU bukan terutama soal posisi, melainkan kesediaan untuk tetap berjalan bersama umat: pelan, sabar, tetapi tidak meninggalkan siapa pun di belakang.
Sebab pada akhirnya, NU mungkin bukan terutama tentang siapa yang dilantik. Melainkan tentang siapa yang tetap bersedia berjalan bersama umat—pelan, sabar, dan tak tergesa meninggalkan mereka yang tertinggal.
Lalu bagaimana relasi NU dengan politik? Pertanyaan ini penting. Tapi jawabannya mungkin tidak akan pernah memuaskan. Maka biarlah urusan politik biar kita yang mengambil peran. Biarlah politik berjalan dengan segala kegaduhannya. Barangkali memang harus ada yang bersedia “berdarah-darah” di sana.
Tetapi untuk NU semestinya tetap tinggal di ruang yang lebih sunyi: di hati masyarakat. Dalam doa-doa ibu, dalam suara ngaji selepas magrib, dalam kerinduan sederhana tentang Indonesia yang teduh. (*)
