Oleh: AKHMADI YASID (*Mantan Jurnalis, kini mengabdi di parlemen)
PARA kepala desa kini jarang tertawa. Senyum mereka lebih sering hadir sebagai kewajiban sosial, bukan luapan rasa. Betul apa betul?
Di hadapan rakyat, senyum itu harus tetap terpasang. Karena jabatan menuntut ketegaran. Namun di baliknya, ada getir yang dikunyah pelan-pelan. Agar tak tumpah menjadi keluhan.
Mereka bukan tak bersyukur. Justru karena bersyukur itulah mereka tahu: keadaan sedang tidak baik-baik saja.
Sejatinya menjadi kepala desa masih terdengar gagah. Dihormati, dipanggil Pak atau Bu dengan nada penuh takzim, dimintai doa dan keputusan. Bekerja lebih dari 24 jam, tak mengenal tanggal.
Tapi kehormatan tanpa kuasa hanyalah pepesan kosong. Indah didengar, rapuh dirasa. Jabatan memangku nama besar. Tapi sayang tak selalu memangku kemampuan untuk berbuat.
Kebijakan nasional tentang pembangunan gerai koperasi datang dengan wajah ramah. Ia disebut harapan, disebut jalan keluar, disebut masa depan ekonomi desa.
Sebuah senyum besar datang dari negara. Tapi senyum itu ternyata meminta tebusan. What? Iya, tebusan, tidak salah. Bentuknya berupa potongan dana desa. Harapan yang dibayar dengan pengorbanan.
Di situlah senyum para kepala desa berubah. Menjadi senyum yang menahan sedih. Getir. Bahkan pahit.
Dana desa yang dulu menjadi sumber keberanian kini dijadikan alat barter. Dipotong, disesuaikan, diarahkan. Kepala desa pun kehilangan ruang untuk menjawab jeritan kecil rakyatnya.
