Oleh: AKHMADI YASID*
Informasi itu datang tiba-tiba. Membuat dahi kita mengernyit. Membuat lidah kelu. Seperti tak tahu lagi harus berkomentar apa.
Dua kepala daerah ditangkap. Wali Kota Madiun. Bupati Pati. Alamak!
Kita terbelalak. Bukan semata karena pelakunya kepala daerah. Tapi karena waktunya. Situasinya. Konteksnya.
Di saat suasana politik sedang tidak enak. Di tengah kelelahan publik menghadapi isu korupsi yang seperti tak pernah habis. Di tengah wacana serius: apakah pilkada langsung masih layak dipertahankan, atau justru perlu dikembalikan ke DPRD.
Eh, masih ada saja yang berani bermain di tikungan. Masih ada yang bermain di pinggir sungai.
Padahal arusnya deras. Padahal risikonya jelas. Padahal negara sedang memasuki fase berbenah. Yang sudah pasti semua sedang fokus. Yang sudah pasti semua sedang saling sorot.
Kasusnya? Lagi-lagi soal yang itu. Gratifikasi. Urusan pemberian barang haram. Hadiah yang tidak pantas. “Tanda terima kasih” yang ujungnya petaka.
KPK sangat akrab dengan perkara seperti ini. Bahkan bisa dibilang, inilah salah satu menu utama mereka. Kenapa? Karena kepala daerah memang rawan ke sana. Sangat rawan.
Kewenangan terlalu besar. Diskresi terlalu longgar. Godaan datang dari mana-mana. Dari urusan mutasi jabatan. Dari perizinan. Dari proyek. Dari rekomendasi. Dari tanda tangan yang nilainya bisa miliaran.
Satu tanda tangan. Satu keputusan. Satu izin. Dan satu amplop. Maybe, yes?
