Oleh: Akhmadi Yasid, Jurnalis yang mengabdi di parlemen
DALAM politik, sering kali yang lurus tampak miring. Yang hanya sekadar menjalankan tugas pengawasan, bisa terbaca sebagai langkah penuh intrik.
Ironinya: ketika diam, seorang politisi dianggap kecipratan; ketika bicara, dicap banyak maunya. Seakan-akan keheningan maupun suara sama-sama menimbulkan curiga.
Padahal, pengawasan bukan pilihan—ia mandat. Ia bukan keinginan pribadi, melainkan kewajiban konstitusional.
Namun aneh, ketika seseorang benar-benar mengawasi, ia dianggap “mengganggu kenyamanan.”
Persoalannya bukan lagi pada apa yang dia lakukan, melainkan pada cara orang lain memilih membaca geraknya.
Politik memang kerap berjalan di ruang abu-abu. Kata bisa berubah makna tergantung siapa yang mengucapkan dan siapa yang mendengarkan.
Tetapi bukankah yang kita butuhkan justru kebijaksanaan? Menyadari bahwa kritik adalah vitamin bagi demokrasi, bukan racun. Kita tidak alergi terhadap kritik. Tetapi kritik yang sehat harus kontekstual: berpijak pada persoalan nyata, bukan pada prasangka yang tak terbukti.
Tanpa pengawasan, kekuasaan bisa kehilangan arah. Tanpa kritik yang adil, politisi akan terus terjerat dalam stigma.
Maka yang penting bukanlah menyenangkan semua orang, melainkan menjaga agar ruang publik tetap waras: diisi oleh suara-suara yang jernih, bukan bisik-bisik penuh syak wasangka.
Saya memilih untuk tetap berusaha maksimal. Karena itulah satu-satunya jalan yang masuk akal: menjalankan tugas sebaik-baiknya, meski harus menanggung salah paham.
Politik, pada akhirnya, adalah seperti cermin retak. Ia memantulkan bayangan yang berbeda pada setiap orang yang menatapnya.
Tapi ingat, di balik retakan itu, ada satu hal yang tetap: tugas untuk menjaga agar lampu kecil bernama pengawasan tetap menyala. Sebab tanpa lampu itu, jalan kekuasaan akan gelap, dan rakyat bisa tersesat di dalamnya.
Kita boleh berbeda pendapat. Tentu sah saja, tak ada yang dilanggar. Tapi, diam atas sebuah keadaan, tak menyangkut sah atau tidak. Ia sesungguhnya keberpihakan.
