Oleh: AKHMADI YASID (*Mantan Jurnalis, kini mengabdi di parlemen)
PARA kepala desa kini jarang tertawa. Senyum mereka lebih sering hadir sebagai kewajiban sosial, bukan luapan rasa. Betul apa betul?
Di hadapan rakyat, senyum itu harus tetap terpasang. Karena jabatan menuntut ketegaran. Namun di baliknya, ada getir yang dikunyah pelan-pelan. Agar tak tumpah menjadi keluhan.
Mereka bukan tak bersyukur. Justru karena bersyukur itulah mereka tahu: keadaan sedang tidak baik-baik saja.
Sejatinya menjadi kepala desa masih terdengar gagah. Dihormati, dipanggil Pak atau Bu dengan nada penuh takzim, dimintai doa dan keputusan. Bekerja lebih dari 24 jam, tak mengenal tanggal.
Tapi kehormatan tanpa kuasa hanyalah pepesan kosong. Indah didengar, rapuh dirasa. Jabatan memangku nama besar. Tapi sayang tak selalu memangku kemampuan untuk berbuat.
Kebijakan nasional tentang pembangunan gerai koperasi datang dengan wajah ramah. Ia disebut harapan, disebut jalan keluar, disebut masa depan ekonomi desa.
Sebuah senyum besar datang dari negara. Tapi senyum itu ternyata meminta tebusan. What? Iya, tebusan, tidak salah. Bentuknya berupa potongan dana desa. Harapan yang dibayar dengan pengorbanan.
Di situlah senyum para kepala desa berubah. Menjadi senyum yang menahan sedih. Getir. Bahkan pahit.
Dana desa yang dulu menjadi sumber keberanian kini dijadikan alat barter. Dipotong, disesuaikan, diarahkan. Kepala desa pun kehilangan ruang untuk menjawab jeritan kecil rakyatnya.
Maka otomatis jalan berlubang harus menunggu. Saluran air rusak harus bersabar. Aspirasi warga diantrikan seperti nasib yang tak punya kepastian.
Yang paling menyakitkan: desa justru dijadikan penonton di tanahnya sendiri. Gerai koperasi dibangun oleh tangan-tangan lain. Desa yang punya BUMDes, tenaga kerja, dan pengalaman, dipinggirkan oleh skema yang seragam dan dingin.
Gotong royong dikalahkan oleh paket, swakelola dikubur oleh ketentuan. Tangan-tangan terampil bekerja sesuai, yang katanya sudah dari atas.
Maka lengkaplah kesedihan itu. Kepala desa berdiri di antara dua tekanan: di atas ada kebijakan yang tak bisa ditawar, di bawah ada rakyat yang tak bisa diabaikan. Mereka diminta bertanggung jawab, tapi dilepas dari kendali. Diminta tersenyum, tapi dipaksa menelan getir.
Desa hari ini seperti dipeluk sambil dicekik. Diberi nama pembangunan, tapi kehilangan napas kemandirian. Diberi janji kemajuan, tapi dipreteli hak memilih caranya sendiri.
Jika negara terus memaknai desa sebagai halaman belakang proyek nasional, jangan heran jika para kepala desa hanya bisa tersenyum kecut. Sebab yang mereka hadapi bukan kemajuan, melainkan kehilangan perlahan, tapi pasti.
Dan di republik ini, kehilangan yang paling berbahaya adalah ketika desa tak lagi merasa memiliki pembangunan di tanahnya sendiri.
Sebab jika desa hanya diminta patuh, bukan diajak berpikir; hanya disuruh tersenyum, bukan diberi kuasa; maka kepala desa tak lagi memimpin. Mereka tak lebih sekadar menjadi penyangga kebijakan yang tak ikut dirancang.
Dan ketika suatu hari desa berhenti berharap, negara jangan kaget. Karena yang hancur lebih dulu bukan koperasi, bukan anggaran, melainkan kepercayaan. Dan sekali kepercayaan runtuh, pembangunan hanyalah bangunan tanpa jiwa. (*)
