Pada titik ini, publik berhak bertanya: yang sedang diseleksi sebenarnya siapa? Calon Sekda, atau justru kedewasaan lembaga-lembaga publik kita sendiri?
Dan jawabannya, sejauh ini, terasa semakin getir. Mungkin akan semakin getir. Pahit.
Pada akhirnya, yang sedang kita saksikan bukan sekadar seleksi jabatan, melainkan seleksi etika. Dan ironisnya, yang gugur satu per satu justru bukan para kandidat, melainkan prosedur, disiplin, dan kewarasan lembaga publik itu sendiri.
Ada satu pertanyaan yang tak pernah benar-benar dijawab dalam setiap kegaduhan kekuasaan: mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa proses administratif yang semestinya sederhana berubah menjadi rangkaian manuver yang saling menabrak kewenangan?
Sulit menolak dugaan bahwa di balik kegaduhan ini tersimpan sesuatu. Bukan sekadar udang di balik batu. Ada batu di balik udang, Boss. Ada hasrat untuk ikut mengatur, bukan sekadar mengawasi. Hasrat untuk turut serta, bukan sekadar memastikan proses berjalan lurus.
Dalam hukum pidana, dikenal istilah mens rea—niat batin di balik sebuah perbuatan. Bukan soal salah atau tidaknya secara hukum, tetapi soal motivasi yang menggerakkan tindakan. Dan dalam politik kekuasaan, mens rea sering kali jauh lebih menentukan daripada prosedur tertulis.
Hasrat untuk turut serta kerap dibungkus dengan bahasa mulia: pengawasan, kepentingan publik, penegakan aturan. Tetapi di saat yang sama, ia juga bisa menjadi cara halus untuk menaikkan peran, memperluas pengaruh.
Dan mungkin, bahkan sekadar memastikan diri tetap relevan dalam pusaran keputusan penting.
Di titik inilah logika mulai dikalahkan oleh kepentingan. Menabrak kewenangan tak lagi terasa sebagai masalah, selama masih bisa dibenarkan dengan niat baik. Prosedur menjadi lentur, aturan menjadi tafsir, dan batas kewenangan berubah menjadi garis putus-putus.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi soal siapa benar dan siapa salah. Tetapi: inikah etika kekuasaan yang ingin kita pertontonkan kepada publik? Ketika kepentingan terlalu dominan, ketika hasrat ikut bermain terlalu kuat, dan ketika aturan hanya dijadikan ornamen legitimasi.
Publik pada akhirnya hanya bisa mengelus dada. Bukan karena tak memahami, tetapi karena terlalu sering dipaksa memahami sesuatu yang seharusnya tak perlu terjadi sejak awal. Terlalu, hehe. Maaf, guys.
(*Mantan Jurnalis, kini mengabdi di Parlemen)
