SUMENEP, taneyan.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Bahauddin Mudhary (UNIBA) Madura menyatakan sikap tegas menolak wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Mereka menilai skema tersebut mengancam prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
PMII UNIBA menilai Pilkada tidak langsung merupakan bentuk kemunduran demokrasi yang bertentangan dengan semangat reformasi. Mekanisme tersebut dinilai berpotensi menghilangkan hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya
Ketua Komisariat PMII UNIBA Madura, Tijanuz Zaman, menegaskan bahwa Pilkada langsung adalah hasil perjuangan panjang reformasi yang tidak boleh ditarik mundur. Menurutnya, alasan efisiensi anggaran tidak bisa dijadikan pembenaran.
“Ini cacat logika. Biaya besar Pilkada terjadi karena threshold tidak dihapus dan politik masih dianggap langka,” tegas Zaman dalam pernyataannya.
Ia juga menilai wacana Pilkada melalui DPRD justru membuka ruang lebih besar bagi praktik politik transaksional. Menurutnya, kompromi kepentingan dan oligarki partai akan lebih mudah terjadi tanpa pengawasan publik.
