“Melalui DPRD, rakyat hanya menjadi objek, bukan subjek demokrasi. Legitimasi pemimpin juga akan lemah,” tambahnya.
PMII UNIBA turut menyayangkan sikap sejumlah partai politik yang dinilai ikut melegitimasi wacana tersebut. Mereka menegaskan DPRD seharusnya menjadi representasi rakyat, bukan perampas hak rakyat.
Dalam sikapnya, PMII UNIBA menyatakan siap melakukan perlawanan jika kebijakan tersebut diberlakukan. Mereka bahkan menyebut akan melakukan aksi terbuka terhadap partai politik pengusung kebijakan itu.
“Bagi kami demokrasi adalah harga diri rakyat. Darah kami akan kami taruhkan jika ini benar-benar diterapkan,” ungkap Zaman.
PMII UNIBA Madura berkomitmen berada di barisan terdepan dalam menjaga demokrasi. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu mempertahankan nilai-nilai reformasi yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar. (mkt)
