SUMENEP, taneyan.id – Rumah Kebangsaan Sumenep menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film “Pesta Babi” di Kampoeng Kopi Sumenep, Jumat (15/5/2026) malam. Kegiatan tersebut menjadi ruang kritik mahasiswa terhadap persoalan eksploitasi sumber daya alam dan ketimpangan sosial di Kabupaten Sumenep.
Forum itu dihadiri berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, mulai dari PMII, GMNI, IMM hingga BEMSU. Kehadiran lintas organisasi tersebut memperlihatkan tingginya perhatian generasi muda terhadap isu keadilan sosial, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam.
Kepala Rumah Kebangsaan Sumenep, Moh. Ridho Ilahi Robbi, mengatakan film bukan sekadar media hiburan, melainkan sarana refleksi sosial yang kuat. Menurutnya, ruang diskusi publik penting untuk menumbuhkan budaya berpikir kritis di tengah dinamika kehidupan masyarakat.
“Film dapat menjadi alat refleksi sosial yang kuat. Melalui diskusi seperti ini, kami ingin menghadirkan ruang berpikir bersama, bertukar gagasan, dan memperkuat semangat kebangsaan di kalangan pemuda,” ujarnya.
Diskusi berlangsung hangat dan interaktif setelah pemutaran film selesai. Para peserta membahas relasi kuasa, ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, hingga kritik terhadap praktik pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
Koordinator BEM Sumenep, M. Salman Farid, menilai sektor migas di Kabupaten Sumenep memiliki potensi besar bagi kemajuan daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa pengelolaan migas juga menjadi ujian serius dalam menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat lokal.
“Migas di Sumenep adalah peluang besar untuk kemajuan daerah, tetapi juga ujian besar dalam keadilan sosial. Kuncinya ada pada regulasi yang tegas, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat lokal,” kata Salman.
Sementara itu, Ketua Umum DPC GMNI Sumenep, Bung Roni Ardiyanto, menyoroti praktik oligarki kekuasaan yang dinilai kerap bekerja sama dengan korporasi besar dalam menguasai sumber daya alam. Ia menyebut alih fungsi lahan sawah dan hutan sebagai contoh nyata eksploitasi yang merugikan masyarakat dan lingkungan.
“Kita disuguhi film dokumenter tentang kejahatan oligarki kekuasaan yang semena-mena mengambil hak rakyat. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya atau mengatasnamakan rakyat demi kepentingan korporasi besar, tetapi harus melindungi rakyat dan lingkungannya,” tegas Roni.
Ketua Umum PC PMII Sumenep, Khoirus Soleh, menilai film tersebut membuka ruang refleksi kritis terhadap relasi kuasa pasca-kolonial yang masih berlangsung hingga saat ini. Menurutnya, eksploitasi sumber daya alam dan marginalisasi ruang hidup masyarakat menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama.
“Film ini membuka ruang refleksi kritis tentang bagaimana relasi kuasa pasca-kolonial masih termanifestasi dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam, marginalisasi ruang hidup masyarakat adat, serta minimnya perlindungan negara. Saya menyerukan penghentian eksploitasi yang tidak berpihak kepada masyarakat di Kabupaten Sumenep,” ujarnya.
Kegiatan nobar dan diskusi film “Pesta Babi” tersebut diharapkan menjadi awal tumbuhnya ruang-ruang literasi kritis di Kabupaten Sumenep. Mahasiswa dan pemuda didorong untuk terus aktif mengawal kebijakan publik agar pembangunan berjalan adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. (mkt)
