SUMENEP, taneyan.id – DPRD Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna hasil Reses III Tahun Sidang 2025 di Graha Paripurna, pada Selasa (02/09/2025). Tujuh fraksi menyampaikan aspirasi warga yang dihimpun selama masa reses.
Rapat paripurna diikuti pimpinan, anggota DPRD, dan perwakilan Pemkab Sumenep. Agenda utama adalah mendengarkan laporan serap aspirasi dari dapil masing-masing anggota dewan.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti lambannya penanganan kasus luar biasa (KLB) campak. Juru bicaranya, M. Muhri, menegaskan, “Wabah ini sudah memakan korban jiwa, maka pemerintah daerah harus segera merespons dengan cepat.”
Selain itu, PKB juga menyinggung kelangkaan pupuk dan timpangnya pembangunan infrastruktur. “Wilayah kepulauan, khususnya Kecamatan Giligenting, perlu mendapat perhatian serius agar tidak terus tertinggal,” tambahnya.
Fraksi Partai NasDem melalui Samsiyadi mendorong percepatan pembangunan listrik di kepulauan. Ia juga menyoroti pelaksanaan Perda Perlindungan Nelayan dan regulasi Pilkades. “Pemerintah harus segera memastikan ketersediaan listrik di kepulauan, sekaligus mengevaluasi aturan Pilkades yang dinilai merugikan calon non-petahana,” tegasnya.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai pengangguran di Sumenep cukup mengkhawatirkan. Ketua Fraksi PAN, Gunaifi Syarif Arrodhy, mengatakan, “Pemerintah perlu langkah strategis dan terukur untuk menekan pengangguran, apalagi peredaran narkoba di kepulauan juga semakin mengancam generasi muda.”
