SUMENEP, taneyan.id – Reses II Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Sumenep mengungkap masih besarnya persoalan infrastruktur dan ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Temuan itu mencuat dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses yang digelar pada 31 Maret 2026.
Pelaksanaan reses berlangsung pada 9 hingga 16 Maret 2026 dengan melibatkan seluruh anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk menyerap langsung berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Mayoritas warga masih mengeluhkan kerusakan jalan, drainase yang tidak berfungsi optimal, hingga minimnya fasilitas umum di sejumlah wilayah. Persoalan tersebut dinilai menghambat aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.
Selain infrastruktur daratan, pembangunan wilayah kepulauan kembali menjadi sorotan serius dalam hasil reses kali ini. Warga menilai perhatian pemerintah terhadap kawasan kepulauan masih belum merata.
Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, menegaskan seluruh hasil reses akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah. “Seluruh hasil reses ini akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah, baik untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, maupun sektor ekonomi,” tegasnya.
Ia memastikan DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti berbagai kebutuhan masyarakat. “Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Sumenep,” lanjutnya.
