SUMENEP, taneyan.id – Reses II Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Sumenep mengungkap masih besarnya persoalan infrastruktur dan ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Temuan itu mencuat dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses yang digelar pada 31 Maret 2026.
Pelaksanaan reses berlangsung pada 9 hingga 16 Maret 2026 dengan melibatkan seluruh anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk menyerap langsung berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Mayoritas warga masih mengeluhkan kerusakan jalan, drainase yang tidak berfungsi optimal, hingga minimnya fasilitas umum di sejumlah wilayah. Persoalan tersebut dinilai menghambat aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.
Selain infrastruktur daratan, pembangunan wilayah kepulauan kembali menjadi sorotan serius dalam hasil reses kali ini. Warga menilai perhatian pemerintah terhadap kawasan kepulauan masih belum merata.
Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, menegaskan seluruh hasil reses akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah. “Seluruh hasil reses ini akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah, baik untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, maupun sektor ekonomi,” tegasnya.
Ia memastikan DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti berbagai kebutuhan masyarakat. “Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Sumenep,” lanjutnya.
Selain persoalan infrastruktur, masyarakat juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Warga berharap kualitas pelayanan publik dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan kepulauan.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Darul Hasyim Fath, menyebut kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi prioritas utama hasil reses. “Perbaikan jalan, jembatan, drainase, hingga penyediaan air bersih memiliki dampak langsung terhadap mobilitas dan kesejahteraan warga,” katanya.
Di sektor ekonomi, penguatan UMKM, pertanian, dan perikanan turut menjadi perhatian berbagai fraksi. Dukungan terhadap sektor ekonomi rakyat dinilai penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi daerah.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PKB, Mirza Khomaidi Hamid, mengingatkan agar hasil reses tidak berhenti sebagai laporan administratif semata. “Jika aspirasi yang sama terus berulang setiap tahun, maka perlu ada evaluasi serius terhadap sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program,” tandasnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim, jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat, tokoh masyarakat, dan insan pers. Kehadiran lintas unsur pemerintahan itu menjadi penanda kuatnya komitmen bersama dalam merespons kebutuhan masyarakat Sumenep. (*mkt)
