SUMENEP, taneyan.id – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Bahauddin Mudhary (UNIBA) Madura menyatakan sikap tegas menolak wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Mereka menilai skema tersebut mengancam prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
PMII UNIBA menilai Pilkada tidak langsung merupakan bentuk kemunduran demokrasi yang bertentangan dengan semangat reformasi. Mekanisme tersebut dinilai berpotensi menghilangkan hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya
Ketua Komisariat PMII UNIBA Madura, Tijanuz Zaman, menegaskan bahwa Pilkada langsung adalah hasil perjuangan panjang reformasi yang tidak boleh ditarik mundur. Menurutnya, alasan efisiensi anggaran tidak bisa dijadikan pembenaran.
“Ini cacat logika. Biaya besar Pilkada terjadi karena threshold tidak dihapus dan politik masih dianggap langka,” tegas Zaman dalam pernyataannya.
Ia juga menilai wacana Pilkada melalui DPRD justru membuka ruang lebih besar bagi praktik politik transaksional. Menurutnya, kompromi kepentingan dan oligarki partai akan lebih mudah terjadi tanpa pengawasan publik.
“Melalui DPRD, rakyat hanya menjadi objek, bukan subjek demokrasi. Legitimasi pemimpin juga akan lemah,” tambahnya.
PMII UNIBA turut menyayangkan sikap sejumlah partai politik yang dinilai ikut melegitimasi wacana tersebut. Mereka menegaskan DPRD seharusnya menjadi representasi rakyat, bukan perampas hak rakyat.
Dalam sikapnya, PMII UNIBA menyatakan siap melakukan perlawanan jika kebijakan tersebut diberlakukan. Mereka bahkan menyebut akan melakukan aksi terbuka terhadap partai politik pengusung kebijakan itu.
“Bagi kami demokrasi adalah harga diri rakyat. Darah kami akan kami taruhkan jika ini benar-benar diterapkan,” ungkap Zaman.
PMII UNIBA Madura berkomitmen berada di barisan terdepan dalam menjaga demokrasi. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu mempertahankan nilai-nilai reformasi yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar. (mkt)
