Oleh: Nadi Mulyadi
Anggota DPRD Pamekasan dari PDIP
Dalam politik lokal, 100 hari pertama pemerintahan adalah semacam ujian perdana: bukan sekadar tentang kecepatan kerja, tapi soal arah dan cara melangkah. Pemerintahan Kholilurrahman dan Sukriyanto, yang baru saja genap 100 hari menakhodai Pamekasan, kini berada di persimpangan penting: antara harapan rakyat dan kenyataan birokrasi.
Sebagai warga sekaligus pengamat yang cukup lama menyimak denyut pemerintahan Madura, saya menilai bahwa duet ini tampil penuh energi di awal, dengan narasi perubahan yang kuat: mempercepat pelayanan, menata ulang birokrasi, hingga mendorong program unggulan di bidang pendidikan, ekonomi santri, dan infrastruktur desa. Namun, sebagaimana lazimnya di banyak daerah, semangat awal sering kali menghadapi tembok realitas: ketidaksiapan aparatur, kepentingan warisan politik sebelumnya, dan terbatasnya anggaran.
Narasi Besar, Eksekusi Masih Ragu
Kholilurrahman-Sukriyanto memulai pemerintahan dengan semangat populis dan religius: “Membangun dengan Barokah”. Ini bukan sekadar slogan, tapi pesan moral bahwa kekuasaan harus berpijak pada etika dan keberpihakan. Namun, hingga kini, publik masih bertanya: di mana terobosan nyatanya?
Beberapa program seperti digitalisasi pelayanan desa, reformasi tata kelola pasar, dan pembenahan infrastruktur jalan memang mulai berjalan, namun banyak di antaranya baru menyentuh tataran wacana. Janji akan membuka 1.000 lapangan kerja baru berbasis UMKM, misalnya, masih belum terlihat dampaknya secara nyata di lapangan.
Ini tentu bisa dimaklumi—sebatas 100 hari bukan waktu ideal untuk menilai secara menyeluruh. Tapi 100 hari tetap penting sebagai indikator awal: apakah kepemimpinan ini punya arah yang tegas, atau hanya mengalir mengikuti arus lama?
Birokrasi Masih Ragu, Publik Mulai Ragu
