Oleh: AKHMADI YASID*
Akhirnya keluar. Akhirnya muncul juga.
Setelah lama ditunggu. Setelah lama menjadi tanda tanya. Setelah sekian bulan menjadi bahan bisik-bisik. Baik di warung kopi, grup WhatsApp, sampai ruang-ruang ber-AC.
Pengumuman seleksi calon Sekretaris Kabupaten atau Sekretaris Daerah Sumenep akhirnya resmi diumumkan.
Publik pun sedikit bisa menarik napas. Publik sudah tidak perlu sesak nafas.
Setidaknya satu hal menjadi pasti: proses itu ada. Tahapannya ada. Jadwalnya ada. Bukan sekadar wacana. Bukan sekadar “katanya”.
Mulai awal bulan depan, publik Sumenep akan tahu siapa saja tiga nama yang akan dikirim ke pusat. Sesuai aturan. Sesuai prosedur. Pansel mengirim tiga. Pusat memilih satu.
Di atas kertas, sesederhana itu. Tapi di dunia nyata, apakah sesederhana itu? Apakah benar pusat yang sepenuhnya menentukan?
Pertanyaan itu masih debatable. Bisa iya. Bisa juga tidak sepenuhnya. Sebab kita semua paham, dalam birokrasi—apalagi birokrasi jabatan tertinggi ASN—selalu ada ruang-ruang sunyi yang tak tertulis di regulasi.
Katabelece dari bawah? Sangat mungkin.
Bisikan dari daerah? Juga mungkin.
Apalagi kita tahu, Sumenep 1 bukan figur tanpa jaringan. Ada relasi. Ada akses. Ada “man behind the scene” yang tak perlu disebut namanya, tapi semua orang bisa merasakannya.
Jelas hal itu sebuah keniscayaan. Secara logika kekuasaan, pembesar itulah yang sering kali menentukan final call.
Seperti selama ini. Seperti yang sudah-sudah. Bukankah begitu kisanak?
Maka jangan heran jika semua tahapan itu pada akhirnya hanya menjadi formalitas. Terutama ketika sudah masuk fase akhir.
Lalu, siapa yang berpeluang mendapat golden ticket ke pusat? Mari kita bedah pelan-pelan.
Tiga figur sudah cukup mahfum di telinga publik. Kita sebut saja secara abjad, agar adil dan elegan.
Agus Dwi Saputra, Kepala Dinas Pendidikan.
Arif Firmanto, Kepala Bappeda.
Eri Susanto, Kepala Dinas PUTR.
Ketiganya tampak sama-sama pasang kuda-kuda. Pergerakannya terbaca. Gesturnya terasa. Tidak berisik, tapi jelas sedang bersiap.
Namun ketika tiga kuda ini berlari di lintasan yang sama, bukan tak mungkin terjadi tabrakan. Dan di situlah peluang kuda hitam muncul.
Selalu begitu dalam politik birokrasi. Ketika yang diunggulkan saling mengunci, yang tak diperhitungkan justru menyelonong masuk. Diam-diam. Tiba-tiba.
Atau jangan-jangan… bukan kuda hitam?
Bisa saja kuda putih. Kalau yang muncul kuda putih, berarti seperti lagu Rhoma Irama: terlalu. Rhoma Irama juga terbiasa menunggang kuda putih kan, Bro!
Terkadang dalam konteks ini, memang perlu figur jalan ketiga. Figur kompromi. Figur alternatif. Figur pemecah kebuntuan.
Sosok yang bukan hanya bisa mengurusi administrasi, tapi juga mampu mengombinasikan semua kepentingan. Baik eksekutif, legislatif, bahkan yang tak tercatat dalam notulen rapat.
Sebab Sekda bukan sekadar jabatan teknis. Ia adalah simpul. Ia adalah penyeimbang. Ia adalah penerjemah kehendak politik ke dalam bahasa birokrasi.
Siapa pun yang terpilih, ia harus siap menjadi figur pilihan—bukan hanya pilihan pusat, tapi juga pilihan keadaan.
Soal akhirnya siapa yang dipilih? Mari kita tunggu saja. Bahasa langitan biasanya tak pernah salah alamat.
Apalagi bahasa langitan dari langit di sekitar Jagakarsa.
Hehe. Maaf. Selamat pagi.
(*mantan jurnalis, kini mengabdi di parlemen)
