“Sampai sejauh ini kita masih bertanya-tanya, apakah program dan anggaran tersebut efektif menekan kenaikan harga dan melindungi daya beli masyarakat atau tidak?,” ucapnya.
Yasid menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya diukur dari banyaknya rapat koordinasi, pemantauan harga Sidak dan operasi pasar.
“Ukuran keberhasilan pemerintah seharusnya, sejauh mana harga kebutuhan masyarakat dapat dikendalikan dan daya beli masyarakat dapat dilindungi,” paparnya.
Dua bulan berturut-turut menduduki posisi tersebut, Yasid mendesak Pemkab Sumenep mengevaluasi menyeluruh desain kebijakan pengendalian inflasi.
“Kami minta Pemkab membeberkan apa saja penyumbang utama inflasi dan apa saja persoalannya. Apakah pada produksi, ketersediaan pasokan, distribusi, tata niaga atau lemahnya intervensi Pemkab,” tuturnya.
Kata Yasid, potensi besar yang dimiliki Sumenep dari segala sektor harus mampu menjadi instrumen bagi Pemkab untuk menjaga stabilitas harga.
“Tingginya inflasi berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Karena, kenaikan harga akan menekan daya beli, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan,” ujarnya.
Yasid juga meminta Pemkab Sumenep tidak hanya hadir ketika harga komoditas naik melalui Sidak dan operasi pasar.
“Pemkab harus mampu membangun sistem yang dapat mengantisipasi kenaikan harga sebelum masyarakat menjadi korban,” pungkasnya.(*/mkt)
