SUMENEP, taneyan.id-Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep menerima audiensi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Forkot pada Senin (16/6) siang. Pertemuan tersebut membahas persoalan banjir yang terjadi di sejumlah wilayah seperti Desa Karanganyar, Pinggir Papas, dan Nambakor, serta dampak lingkungannya yang dinilai makin mengkhawatirkan.
Audiensi digelar di ruang Komisi III dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, M. Muhri. Dalam pertemuan itu, LBH Forkot yang diwakili oleh Herman menyampaikan sejumlah keluhan dan aspirasi warga terkait persoalan banjir yang tak kunjung terselesaikan.
“Banjir yang terjadi setiap musim hujan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merugikan warga secara ekonomi dan sosial. Terutama di wilayah hilir sungai yang sudah rusak alirannya,” ungkap Herman.
Ia juga menyoroti keberadaan PT Garam yang dinilai sering mengklaim aliran sungai sebagai wilayahnya, padahal tidak dikelola dengan baik. “Selama ini sungai itu tidak dirawat. Tapi begitu ada program atau kepentingan tertentu, PT Garam tiba-tiba hadir dan mengklaim sebagai aset mereka. Ini menimbulkan persoalan baru di lapangan,” tegas Herman.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III M. Muhri menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan LBH Forkot. Ia menyambut baik kehadiran lembaga tersebut sebagai bagian dari kontrol sosial.
“Terima kasih atas masukan dan kehadiran teman-teman LBH Forkot. Ini akan kami jadikan catatan penting untuk ditindaklanjuti, terutama kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan, baik di internal Pemkab maupun kepada PT Garam,” ujar Muhri.
Ia juga menegaskan bahwa persoalan banjir dan kerusakan lingkungan harus segera mendapatkan penanganan lintas sektor. Komisi III, kata Muhri, siap menjadi jembatan aspirasi masyarakat agar permasalahan ini tidak terus berlarut.
Senada dengan itu, anggota Komisi III DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, menegaskan bahwa masalah banjir dan dampaknya bukan sekadar laporan, tapi merupakan kenyataan yang memang harus segera disikapi.
“Laporan dari LBH Forkot itu benar adanya. Kami pasti turun ke lapangan melihat sendiri bagaimana kondisi di Karanganyar, Pinggir Papas, dan Nambakor. Ini bukan soal politik, tapi soal tanggung jawab lingkungan dan keselamatan warga,” tegas Yasid.
Ia mendorong agar ada koordinasi lintas sektor yang lebih serius dan berkelanjutan, terutama dalam penanganan aliran sungai dan normalisasi kawasan rawan banjir.
Audiensi ditutup dengan komitmen Komisi III untuk segera menjadwalkan pertemuan lanjutan bersama OPD terkait, serta menyiapkan rekomendasi untuk mendorong perbaikan tata kelola sungai dan pengendalian banjir di kawasan terdampak. (ahy)
