SUMENEP, taneyan.id – DPRD Sumenep memperkuat perannya dalam membangun ekonomi kerakyatan yang nyata dan berdampak langsung. Fokus kebijakan diarahkan pada petani dan pelaku UMKM sebagai penggerak utama ekonomi daerah.
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumenep telah menyelesaikan pembahasan Raperda penyertaan modal untuk Perseroda BPRS Bhakti Sumekar. Saat ini, regulasi tersebut menunggu evaluasi dari Gubernur sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Ketua Pansus, Juhari, menegaskan bahwa pembahasan dilakukan secara intensif bersama BPRS Bhakti Sumekar dan DKPP Sumenep. “Kami ingin kebijakan ini benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa sektor pertanian dan UMKM menjadi prioritas utama dalam program ini. “Dua sektor ini punya dampak besar bagi ekonomi warga,” katanya.
Program penyertaan modal ini akan disalurkan melalui skema pembiayaan berbunga rendah. BPRS Bhakti Sumekar ditunjuk sebagai pelaksana pengelolaan dana tersebut.
Tahap awal program difokuskan pada petani bawang merah di Kecamatan Rubaru. “Ini akan menjadi model sebelum diperluas ke komoditas lain,” jelasnya.
Total penyertaan modal yang disiapkan mencapai Rp 3,225 miliar. Dana ini diarahkan untuk memperkuat usaha produktif masyarakat.
Juhari menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran dana. “Kami memastikan penyaluran dilakukan dengan by name by address secara ketat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kelompok penerima harus aktif dan memiliki usaha yang jelas. “Tidak boleh ada kelompok fiktif dalam program ini,” ujarnya.
Ke depan, program ini akan diperluas ke sektor pertanian lain dan peternakan. “Harapannya, kebijakan ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya. (*mkt)
