Masukan tersebut penting agar kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Di sisi lain, Bappeda memastikan penyusunan RKPD tetap mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah daerah serta kebijakan pembangunan pemerintah provinsi dan pusat.
Keselarasan itu diperlukan untuk menjaga kesinambungan program sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan secara berjenjang.
”Ini penting agar program Kabupaten Sumenep memiliki kesinambungan dan mendukung pencapaian target pembangunan secara berjenjang,” tambahnya.
Bappeda juga mendorong setiap OPD menyusun program berdasarkan skala prioritas dengan indikator kinerja yang terukur.
Melalui langkah tersebut, pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi secara berkala, baik dari sisi capaian program maupun manfaatnya bagi masyarakat.
Arif menegaskan, kualitas perencanaan melalui RKPD turut menentukan keberhasilan pembangunan Kabupaten Sumenep.
Oleh sebab itu, koordinasi lintas perangkat daerah, ketepatan penyusunan program, serta pengawasan pelaksanaannya perlu terus diperkuat.
Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah daratan maupun kepulauan.
”Koordinasi, ketepatan perencanaan, dan pengawasan pelaksanaan program perlu diperkuat agar kebijakan yang disusun benar-benar berdampak bagi masyarakat, baik di wilayah daratan maupun kepulauan,” tandasnya.
