SUMENEP, Taneyan.Id — Ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep masih menjadi perhatian DPRD setempat.
Sejumlah kebutuhan dasar masyarakat kepulauan, mulai dari infrastruktur, layanan kesehatan hingga fasilitas pendidikan, dinilai belum sepenuhnya terpenuhi secara merata.
Wakil Ketua DPRD Sumenep Dul Siam mengatakan, kesenjangan pembangunan antarkawasan masih dirasakan hingga saat ini. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat kepulauan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik dan pembangunan.
“Sampai saat ini, yang kami rasakan masih ada kesenjangan pembangunan antara daratan dan kepulauan,” ungkapnya.
Sebagai pimpinan DPRD yang berasal dari wilayah kepulauan, Dul Siam mengaku memahami kondisi yang dihadapi masyarakat di kawasan tersebut.
Menurutnya, keterbatasan pembangunan di sejumlah wilayah kepulauan perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah daerah, mengingat karakter geografis Sumenep yang terdiri atas banyak pulau.
“Saya sebagai pimpinan DPRD dari kepulauan merasakan bagaimana ketimpangan itu terjadi,” ucapnya.
Dia menyebut Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau. Kondisi geografis tersebut, kata dia, menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.
Karena itu, pembangunan tidak seharusnya hanya terpusat di wilayah daratan. Kebutuhan masyarakat kepulauan juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.
Dul Siam menegaskan, pemerataan pembangunan harus dibarengi dengan pemenuhan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat kepulauan.
Aspirasi masyarakat di wilayah kepulauan, lanjut dia, juga perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program pemerintah yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Sebab, masyarakat kepulauan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan dan pembangunan. Aspirasi masyarakat kepulauan harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang benar-benar sesuai harapan masyarakat,” tandasnya.
