“Migas di Sumenep adalah peluang besar untuk kemajuan daerah, tetapi juga ujian besar dalam keadilan sosial. Kuncinya ada pada regulasi yang tegas, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat lokal,” kata Salman.
Sementara itu, Ketua Umum DPC GMNI Sumenep, Bung Roni Ardiyanto, menyoroti praktik oligarki kekuasaan yang dinilai kerap bekerja sama dengan korporasi besar dalam menguasai sumber daya alam. Ia menyebut alih fungsi lahan sawah dan hutan sebagai contoh nyata eksploitasi yang merugikan masyarakat dan lingkungan.
“Kita disuguhi film dokumenter tentang kejahatan oligarki kekuasaan yang semena-mena mengambil hak rakyat. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya atau mengatasnamakan rakyat demi kepentingan korporasi besar, tetapi harus melindungi rakyat dan lingkungannya,” tegas Roni.
Ketua Umum PC PMII Sumenep, Khoirus Soleh, menilai film tersebut membuka ruang refleksi kritis terhadap relasi kuasa pasca-kolonial yang masih berlangsung hingga saat ini. Menurutnya, eksploitasi sumber daya alam dan marginalisasi ruang hidup masyarakat menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama.
“Film ini membuka ruang refleksi kritis tentang bagaimana relasi kuasa pasca-kolonial masih termanifestasi dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam, marginalisasi ruang hidup masyarakat adat, serta minimnya perlindungan negara. Saya menyerukan penghentian eksploitasi yang tidak berpihak kepada masyarakat di Kabupaten Sumenep,” ujarnya.
Kegiatan nobar dan diskusi film “Pesta Babi” tersebut diharapkan menjadi awal tumbuhnya ruang-ruang literasi kritis di Kabupaten Sumenep. Mahasiswa dan pemuda didorong untuk terus aktif mengawal kebijakan publik agar pembangunan berjalan adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. (mkt)
