“Publik tentu bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan atau ada kedekatan tertentu dengan kekuasaan,” ujarnya. Yayasan tersebut diketahui baru berdiri pada 2021.
Efendi turut menemukan sejumlah pokmas dengan alamat tidak jelas namun tetap lolos daftar penerima hibah. Ia menyebut kegiatan yang diajukan pokmas itu “mengambang dan tidak memiliki urgensi.”
Kondisi ini dianggap ironis mengingat Sumenep masih mencatat angka kemiskinan sekitar 118 ribu jiwa. “Dengan kemiskinan setinggi itu, apakah tepat hibah justru mengalir ke lembaga yang datanya tidak valid?” katanya.
Ia menegaskan perlunya audit menyeluruh atas proses hibah 2025. Efendi meminta inspektorat dan DPRD mengambil langkah cepat untuk memeriksa seluruh alur penyaluran.
“Hibah ini uang rakyat, bukan fasilitas untuk kelompok tertentu,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa tanpa penjelasan terbuka pemerintah, kecurigaan publik akan terus menguat. (mkt)
