Zainal menyebut DPRD ingin memastikan seluruh dapur MBG beroperasi sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. Tidak hanya kualitas makanan, kebersihan dan kelengkapan sarana pendukung juga menjadi fokus pengawasan.
DPRD juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan jika menemukan persoalan dalam pelaksanaan MBG di lapangan. Laporan warga dinilai penting untuk memperkuat pengawasan terhadap program tersebut.
Selain itu, DPRD mengingatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama mitra pelaksana agar bekerja secara profesional dan transparan. Pelaksanaan program diminta tidak hanya mengejar distribusi, tetapi juga menjaga mutu makanan.
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Sumenep, Moh. Kholilurrahman Hidayatullah, menjelaskan distribusi MBG sempat dihentikan sementara selama libur Idulfitri. Program tersebut kembali berjalan sejak Selasa (31/3) dengan menu basah seperti sebelum Ramadan.
DPRD berharap pengawasan yang dilakukan mampu memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan awalnya. Program tersebut diharapkan benar-benar menghadirkan makanan bergizi dan layak konsumsi bagi masyarakat penerima manfaat. (*mkt)
