Fraksi PKB mengingatkan agar perubahan struktur organisasi tidak berhenti pada aspek administratif semata. “Ini bukan sekadar perubahan administratif, tetapi strategi pembangunan manusia yang nyata,” ungkap juru bicara Fraksi PKB.
Sementara itu, Fraksi PPP memberikan perhatian serius terhadap pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien BPJS. Mereka meminta evaluasi berkala agar pelayanan medis tidak lagi menyulitkan masyarakat kecil.
Dalam pembahasan penyertaan modal BPRS Bhakti Sumekar, Fraksi Demokrat mendorong agar sektor perbankan daerah lebih berpihak kepada petani dan pelaku usaha kecil. “BPRS jangan hanya menjadi bank pegawai, tetapi harus membuka akses kredit yang mudah bagi petani,” tegas perwakilan Fraksi Demokrat.
Fraksi PAN menilai akses pembiayaan bagi petani harus dibuat lebih sederhana dan tidak terjebak birokrasi yang rumit. Selain itu, PAN turut mendorong optimalisasi aset daerah melalui kerja sama produktif dengan pihak ketiga.
Pada sektor pengelolaan Barang Milik Daerah, Fraksi Demokrat menyoroti lemahnya validitas data aset yang selama ini menjadi persoalan klasik. “Data aset yang tidak akurat adalah kelemahan utama yang harus segera dibenahi melalui digitalisasi,” ungkap anggota fraksi tersebut.
Secara keseluruhan, seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Sumenep sepakat membawa tiga Raperda tersebut ke tahap pembahasan lebih teknis melalui Panitia Khusus (Pansus). Dinamika dalam rapat paripurna itu mencerminkan kuatnya komitmen legislatif dalam mengawal arah pembangunan daerah tahun 2026. (*mkt)
