Aspirasi serupa juga mengemuka saat Reses di Kecamatan Giligenting. Warga setempat berharap Pemkab Sumenep memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan pembangunan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Akhmadi Yasid menegaskan seluruh masukan masyarakat akan dibawa ke forum resmi DPRD untuk diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.
“Reses bukan sekadar kegiatan seremonial. Ini adalah kewajiban konstitusional anggota DPRD untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Seluruh aspirasi yang kami terima akan kami kawal dalam pembahasan anggaran maupun agenda pembangunan daerah,” ujarnya.
Mantan jurnalis senior itu mengatakan, persoalan infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama Komisi III DPRD Sumenep.
Sebab, infrastruktur berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik hingga keselamatan masyarakat.
Ia memastikan aspirasi mengenai perbaikan Jalan Kapedi–Moncek akan menjadi salah satu prioritas yang diperjuangkan agar dapat masuk dalam alokasi anggaran pembangunan tahun 2027.
“Khusus Jalan Kapedi–Moncek, kami akan mengawal agar bisa dianggarkan pada tahun depan. Aspirasi masyarakat sudah sangat jelas dan kondisi di lapangan memang membutuhkan perhatian serius,” tegasnya.
Menurut Akhmadi, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga sejauh mana pemerintah mampu menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penyusunan program pembangunan.
“Karena itu, hasil reses akan menjadi salah satu dasar penting bagi DPRD dalam mengawal kebijakan pembangunan agar benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat di setiap daerah pemilihan,” tutupnya.(*/mkt)
