SUMENEP, Taneyan.Id –- DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti minimnya kehadiran sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembahasan agenda strategis yang berkaitan langsung dengan arah kebijakan dan penganggaran pembangunan daerah.
Sorotan tersebut disampaikan pimpinan DPRD di sela pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 yang berlangsung pada Rabu (5/8/2026) hingga Kamis (6/8/2026).
Sebelumnya, pembahasan pendahuluan telah dilaksanakan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dulsiam, mengatakan pihaknya menyayangkan banyaknya kepala OPD yang tidak hadir dalam rapat bersama komisi-komisi DPRD.
Padahal, kata dia, pimpinan DPRD telah lebih dahulu menyampaikan surat kepada Bupati Sumenep agar seluruh kepala OPD menghadiri pembahasan tersebut.
“Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Pimpinan DPRD sebelumnya sudah bersurat kepada Bupati agar kepala OPD hadir dalam rapat-rapat pembahasan bersama komisi. Namun surat itu seolah tidak diindahkan,” ujar Dulsiam.
Menurutnya, kehadiran kepala OPD sangat dibutuhkan sebagai pihak yang memahami secara utuh program, kegiatan dan usulan anggaran di masing-masing perangkat daerah.
Dengan demikian, berbagai pertanyaan maupun masukan dari anggota DPRD dapat dijawab secara komprehensif dalam forum pembahasan.
