SUMENEP, taneyan.id – Komisi III DPRD Sumenep menunjukkan sikap tegas terhadap dugaan praktik tidak sehat dalam tata kelola proyek fisik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Komisi III menjadwalkan pemanggilan dua OPD. Yakni, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep. Hal itu sebagai tindak lanjut inspeksi mendadak (sidak) di LPSE Kamis (11/6/2026).
Pemanggilan tersebut akan dilakukan pada Senin (15/6) mendatang guna mengklarifikasi sejumlah laporan yang diterima Komisi III. Terutama terkait dugaan penyimpangan dan pengondisian dalam proses pengadaan proyek fisik di Kabupaten Sumenep.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menutup mata terhadap berbagai laporan yang masuk dari masyarakat maupun pelaku usaha konstruksi.
“Kami pasti menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Komisi III berkomitmen mendorong tata kelola lelang proyek yang lebih baik, lebih transparan, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua rekanan,” tegas Muhri.
Menurutnya, pemanggilan dua pimpinan OPD tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari hasil sidak yang dilakukan ke kantor LPSE. Saat sidak berlangsung, rombongan Komisi III tidak berhasil menemui Kepala Bagian PBJ karena yang bersangkutan tidak berada di tempat, sehingga dialog dilakukan dengan tim Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan.
Dalam kesempatan terpisah, anggota Komisi III DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, mengungkapkan adanya indikasi pengondisian pada sejumlah proyek fisik yang saat ini sedang berproses.
