SUMENEP, taneyan.id – Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni dimaknai sebagai pengingat penting bahwa pembangunan harus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dinilai tidak cukup hanya diperingati secara seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan nyata.
Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, menegaskan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang hidup dan tetap relevan di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis. Karena itu, nilai-nilainya harus menjadi pedoman dalam setiap kebijakan maupun tindakan masyarakat.
Menurutnya, makna Pancasila tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kedua hal tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun daerah yang maju dan berkeadilan.
“Pancasila adalah ideologi yang hidup. Nilai-nilainya tetap relevan dan menjadi pedoman dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin dinamis,” katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai tantangan globalisasi, perkembangan teknologi informasi, hingga menguatnya politik identitas menuntut penguatan nilai persatuan dan gotong royong. Upaya tersebut penting untuk menjaga harmoni sosial sekaligus memperkuat karakter kebangsaan.
Ia menegaskan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila tidak boleh berhenti pada peringatan tahunan semata. Nilai tersebut harus tercermin dalam kebijakan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Karena itu, DPRD Sumenep berkomitmen mendorong lahirnya kebijakan yang memperkuat pendidikan karakter, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menghadirkan pembangunan yang berkeadilan. Langkah tersebut dipandang sebagai bentuk nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila.
Zainal juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial harus menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan.
“Berbicara tentang Pancasila, maka yang dibicarakan adalah keadilan dan kesejahteraan. Tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal akibat ketimpangan akses pelayanan publik maupun distribusi anggaran pembangunan,” tegasnya.
Menurutnya, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Ketimpangan pelayanan maupun akses terhadap program pemerintah harus terus diminimalkan.
Ia berharap nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami dan dihafalkan, tetapi benar-benar menjadi pedoman hidup dalam berbagai aspek kehidupan. “Pancasila harus terus hidup di tengah masyarakat sebagai landasan membangun daerah dan bangsa,” tandasnya. (*mkt)
