Oleh: Akhmadi Yasid*
Sangat fantastis. Coba bayangkan: Rp8,2 miliar. Ingat ya, ini miliar! Bukan Rp 820 juta apalagi Rp 8,2 juta.
Saya sengaja menulis di kalimat pertama. Biar kita merasakan efek yang sama. Begitu angka itu muncul di layar telepon genggam, sebagian orang pasti langsung terkejut.
Sebagian lagi bisa langsung marah. Sisanya mulai menghitung-hitung berapa kilometer jalan yang bisa dibangun dengan uang sebanyak itu.
Angka memang punya kekuatan. Ia bisa membuat orang bereaksi sebelum berpikir. Apalagi kalau angka itu dikaitkan dengan media. Quo vadis?
Perdebatan langsung gaduh. Saya memahami kegaduhan itu. Uang publik memang harus diawasi. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang salah dengan pertanyaan mengenai anggaran media.
Yang sering keliru adalah ketika kita berhenti pada angka. Padahal angka hanya kulit. Isi sesungguhnya ada di dalam.
Sebagai orang yang pernah hidup cukup lama di dunia media, saya justru tidak terlalu tertarik pada angka Rp8,2 miliar itu sendiri. Saya lebih tertarik pada pertanyaan lain. Misalnya ini: Siapa yang menerima? Bagaimana mekanismenya? Apa ukuran yang dipakai Apakah pembagiannya adil?
Karena di situlah letak persoalannya. Bukan pada besar kecilnya angka. Melainkan pada cara angka itu dibagikan.
Dulu, ketika saya masih aktif di ruang redaksi, urusan seperti ini hampir tidak pernah menjadi pembicaraan utama wartawan.
Yang diributkan justru hal-hal yang hari ini terasa kuno. Kami ribut soal angle berita. Ribut soal siapa yang lebih cepat mendapatkan konfirmasi. Ribut soal judul. Ribut soal data.
Kadang seorang wartawan bisa berdebat panjang dengan redakturnya hanya karena satu paragraf dianggap kurang kuat.
Ruang redaksi hidup oleh semangat kompetisi jurnalistik. Siapa paling cepat. Siapa paling akurat. Siapa paling dipercaya pembaca.
Hari ini saya melihat suasananya berbeda. Zaman memang berubah. Teknologi mengubah semuanya.
Media cetak yang dulu berjaya kini satu per satu menyusut. Pendapatan iklan yang dulu menjadi sandaran perusahaan media berpindah ke platform digital raksasa. Orang membaca berita tanpa harus membeli koran. Informasi beredar begitu cepat tanpa mengenal batas.
Perubahan itu memaksa media beradaptasi. Sebagian berhasil. Sebagian tertatih-tatih. Sebagian lagi sekadar bertahan agar tidak mati.
Di tengah situasi itulah paradigma media perlahan bergeser. Dulu pertanyaan utama wartawan adalah: Apa beritanya? Hari ini, di banyak tempat, pertanyaannya berubah menjadi: Ada iklannya tidak?
Tentu tidak semua media seperti itu. Masih banyak media yang menjaga marwah jurnalistiknya. Masih banyak wartawan yang bekerja dengan idealisme tinggi.
Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan yang terjadi. Batas antara ruang redaksi dan ruang bisnis semakin tipis.
Kalau dulu wartawan adalah wartawan, kini satu orang bisa merangkap banyak peran sekaligus. Pagi meliput. Siang menawarkan kerja sama. Sore menagih pembayaran.
Lalu, malam masih mengedit berita. Besoknya menjadi redaktur. Lusa menjadi pemimpin redaksi. Kalau perlu sekaligus menjadi pimpinan perusahaan. Semuanya dilakukan oleh orang yang sama. Alamak!
Bukan karena mereka ingin. Tetapi karena keadaan memaksa. Industri media sedang tidak baik-baik saja.
Karena itu ketika kita membahas anggaran media, saya kira kita perlu lebih jujur melihat persoalannya. Jangan berhenti pada angka Rp8,2 miliar. Lihat juga bagaimana uang itu dibagi.
Kalau memang digunakan untuk kerja sama media, maka harus ada ukuran yang jelas. Media cetak harus diukur dari oplahnya. Dari distribusinya. Dari wilayah penyebarannya. Dari jumlah pembacanya.
Media online juga demikian. Jangan cukup hanya karena memiliki website. Hari ini membuat website lebih mudah daripada membuka warung kopi.
Yang sulit adalah menghadirkan pembaca. Yang sulit adalah membangun kepercayaan. Yang sulit adalah menjaga konsistensi pemberitaan.
Karena itu ukuran profesional harus dipakai. Legalitas perusahaan harus jelas. Struktur redaksinya harus ada. Produksi beritanya harus aktif. Jejak digitalnya harus bisa diukur. Trafik pembacanya harus terbaca. Kinerja SEO-nya bisa dinilai.
Pengaruh medianya terhadap publik juga bisa dilihat. Kalau semua ukuran itu dibuka secara transparan, saya kira tidak ada yang perlu dipersoalkan. Publik akan mengerti. Media akan memahami. Pemerintah pun tidak akan dicurigai.
Masalah muncul ketika ukuran itu tidak jelas. Ketika media yang bekerja keras diperlakukan sama dengan media yang hanya muncul saat musim kerja sama.
Ketika kedekatan lebih menentukan daripada kapasitas. Ketika ukuran profesional digantikan oleh ukuran pertemanan. Di situlah rasa keadilan mulai terusik.
Dan ketika keadilan terusik, angka sekecil apa pun akan terasa besar. Sebaliknya, ketika prosesnya transparan dan objektif, angka sebesar apa pun akan lebih mudah diterima.
Karena sesungguhnya publik tidak terlalu takut pada angka miliaran. Publik lebih takut pada ketidakadilan.
Maka saat melihat angka Rp8,2 miliar beredar di media sosial, saya memilih tidak buru-buru marah. Saya justru ingin melihat daftar penerimanya. Saya ingin melihat indikator penilaiannya.
Saya ingin melihat bagaimana pemerintah menentukan siapa yang layak menerima dan siapa yang tidak. Sebab di situlah cerita sesungguhnya berada. Angka hanya pembuka percakapan. Keadilan adalah inti persoalannya.
Dan di atas semuanya, ada pertanyaan yang jauh lebih besar daripada Rp8,2 miliar itu sendiri. Apakah media hari ini masih hidup dari kepercayaan pembacanya? Ataukah perlahan mulai hidup dari kedekatannya dengan sumber anggaran?
Pertanyaan itu mungkin tidak akan viral. Tidak akan menjadi judul besar. Tetapi justru itulah pertanyaan yang paling penting untuk dijawab.
Saya juga akan bertanya, mungkin bukan di ruang publik, tapi pasti saat bertemu di forum resmi. Karena sekecil apapun nilainya, apalagi besar, duit rakyat harus dipertanggungjawabkan. Bukankah begitu Bro!
(*mantan jurnalis, kini aktif di parlemen)
