SUMENEP, taneyan.id – Hibah 2025 digugat setelah analis kebijakan publik menemukan alamat ganda, pokmas misterius, dan dugaan indikasi KKN. Temuan itu kembali memicu sorotan tajam terhadap transparansi anggaran daerah.
Efendi Pradana, S.Psi, menyampaikan kritik keras itu melalui baliho besar yang dipasang di pusat Kota Sumenep. Ia menyebut temuan tersebut sebagai alarm serius bagi pemerintah daerah.
Salah satu temuan paling menonjol adalah kesamaan alamat antara Generasi Emas Nusantara dan Gerakan Pramuka Kwarcab Sumenep. Kedua organisasi itu tercatat menerima hibah bernilai besar.
“Dua organisasi berbeda tidak mungkin punya alamat kantor yang sama,” tegas Efendi. Ia menilai kondisi ini mustahil terjadi tanpa kelalaian verifikasi.
Ia juga menyoroti hibah untuk YLPS “Insan Bismillah Melayani”. Menurutnya, nama yayasan itu terlalu identik dengan tagline politik Bupati Sumenep pada Pilkada 2020.
“Publik tentu bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan atau ada kedekatan tertentu dengan kekuasaan,” ujarnya. Yayasan tersebut diketahui baru berdiri pada 2021.
Efendi turut menemukan sejumlah pokmas dengan alamat tidak jelas namun tetap lolos daftar penerima hibah. Ia menyebut kegiatan yang diajukan pokmas itu “mengambang dan tidak memiliki urgensi.”
Kondisi ini dianggap ironis mengingat Sumenep masih mencatat angka kemiskinan sekitar 118 ribu jiwa. “Dengan kemiskinan setinggi itu, apakah tepat hibah justru mengalir ke lembaga yang datanya tidak valid?” katanya.
Ia menegaskan perlunya audit menyeluruh atas proses hibah 2025. Efendi meminta inspektorat dan DPRD mengambil langkah cepat untuk memeriksa seluruh alur penyaluran.
“Hibah ini uang rakyat, bukan fasilitas untuk kelompok tertentu,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa tanpa penjelasan terbuka pemerintah, kecurigaan publik akan terus menguat. (mkt)
