SUMENEP, taneyan.id – DPRD Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna hasil Reses III Tahun Sidang 2025 di Graha Paripurna, pada Selasa (02/09/2025). Tujuh fraksi menyampaikan aspirasi warga yang dihimpun selama masa reses.
Rapat paripurna diikuti pimpinan, anggota DPRD, dan perwakilan Pemkab Sumenep. Agenda utama adalah mendengarkan laporan serap aspirasi dari dapil masing-masing anggota dewan.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti lambannya penanganan kasus luar biasa (KLB) campak. Juru bicaranya, M. Muhri, menegaskan, “Wabah ini sudah memakan korban jiwa, maka pemerintah daerah harus segera merespons dengan cepat.”
Selain itu, PKB juga menyinggung kelangkaan pupuk dan timpangnya pembangunan infrastruktur. “Wilayah kepulauan, khususnya Kecamatan Giligenting, perlu mendapat perhatian serius agar tidak terus tertinggal,” tambahnya.
Fraksi Partai NasDem melalui Samsiyadi mendorong percepatan pembangunan listrik di kepulauan. Ia juga menyoroti pelaksanaan Perda Perlindungan Nelayan dan regulasi Pilkades. “Pemerintah harus segera memastikan ketersediaan listrik di kepulauan, sekaligus mengevaluasi aturan Pilkades yang dinilai merugikan calon non-petahana,” tegasnya.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai pengangguran di Sumenep cukup mengkhawatirkan. Ketua Fraksi PAN, Gunaifi Syarif Arrodhy, mengatakan, “Pemerintah perlu langkah strategis dan terukur untuk menekan pengangguran, apalagi peredaran narkoba di kepulauan juga semakin mengancam generasi muda.”
Fraksi PDI Perjuangan melalui Abd. Rahman menekankan agar hasil reses tidak hanya jadi seremonial. “OPD harus menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan program nyata, bukan sekadar laporan di atas kertas,” ujarnya.
Fraksi Demokrat mengkritik keras penanganan wabah campak yang dinilai lamban. Ketua Fraksi Demokrat, Mulyadi, menegaskan, “Lebih dari 2.000 kasus dengan 17 korban meninggal adalah bukti kelalaian pemerintah dalam pencegahan dini.”
Fraksi Gerindra-PKS melalui Agus Hariyanto menyoroti ketimpangan pembangunan kepulauan. “Masyarakat kepulauan butuh akses air bersih, listrik, layanan kesehatan, bahkan ambulans laut. Itu kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan,” katanya.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberi perhatian pada pendidikan pesantren dan madrasah. Fraksi ini juga meminta pemerataan pupuk serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak. “Pesantren adalah basis pendidikan masyarakat, sehingga perlu dukungan penuh dari pemerintah,” ujar juru bicaranya.
Seluruh fraksi DPRD Sumenep sepakat agar hasil reses ini ditindaklanjuti serius oleh pemerintah daerah. “Aspirasi masyarakat harus dijadikan dasar perencanaan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan warga Sumenep,” tegas para juru bicara fraksi secara bergantian. (mkt)
