banner 728x250

DPRD Desak Audit Puskesmas Bluto Usai Pasien Meninggal

Anggota DPRD Sumenep memberikan respon terkait meninggalnya seorang warga di Puskesmas Bluto dalam pernyataan resmi di Kantor DPRD Sumenep, Selasa 25 November 2025.
Anggota DPRD Sumenep menyampaikan tanggapan atas meninggalnya seorang warga di Puskesmas Bluto dalam sesi wawancara, Selasa (25/11/2025). (ISTIMEWA)

SUMENEP, taneyan.idDPRD Kabupaten Sumenep mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap Puskesmas Bluto usai meninggalnya pasien H. Desakan muncul setelah keluarga korban menuding adanya kelalaian serius dalam proses rujukan.

Akhmadi Yasid, Anggota DPRD Sumenep dari Dapil II sekaligus politisi Fraksi PKB, menegaskan bahwa kematian tersebut tidak bisa dianggap biasa. “Kasus ini terlalu serius untuk hanya dijelaskan dengan alasan standar,” ujarnya.

Legislator Fraksi PKB ini menilai dugaan keterlambatan rujukan hingga empat jam adalah persoalan fatal. Menurutnya, hal itu memunculkan tanda tanya besar mengenai kesigapan tenaga kesehatan.

Anggota DPRD Dapil II ini mendesak Dinas Kesehatan Sumenep untuk turun langsung melakukan audit lapangan. “Dinkes harus turun tangan, tidak bisa hanya mengandalkan laporan di atas meja,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan tidak boleh menunjukkan kelalaian sekecil apa pun. “Ini fasilitas pertama yang didatangi masyarakat, jadi harus benar-benar siap,” tambahnya.

Wakil rakyat dari Fraksi PKB itu juga mempertanyakan apakah prosedur medis telah diterapkan sesuai standar. Ia menyebut dugaan oksigen tidak berfungsi sebagai tanda adanya masalah serius pada fasilitas.

Anggota DPRD ini menilai lambannya respons saat pasien mengalami sesak napas harus ditelusuri secara objektif. Ia menegaskan bahwa “penyelidikan internal tanpa transparansi hanya akan memperbesar keraguan publik.”

Sebagai bagian dari Badan Anggaran (Banggar), ia juga akan memeriksa realisasi APBD pada Puskesmas Bluto. Ia menduga bisa saja terdapat persoalan anggaran yang berdampak pada kualitas pelayanan.

“Kalau ada masalah pada penggunaan anggaran, itu harus dibuka dan dievaluasi,” katanya. Ia memastikan akan mendalaminya dalam mekanisme pengawasan anggaran daerah.

Politisi PKB tersebut menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kematian pasien H harus menjadi momentum perbaikan layanan kesehatan. Ia meminta kasus ini ditangani serius agar tidak terulang pada pasien lain. (mkt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *