SUMENEP, taneyan.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep berhasil meraih predikat terbaik Survei Penilaian Integritas (SPI) Jawa Timur 2024. Capaian ini menjadi komitmen daerah dalam memperkuat transparansi dan reformasi birokrasi.
Meski terbaik dari sisi peringkat, nilai integritas Sumenep justru turun dari 78,74 pada 2023 menjadi 77,58 pada 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan.
Peringkat SPI Sumenep mengalami fluktuasi empat tahun terakhir. Dari posisi 13 dengan nilai 77,00 (2021), naik ke posisi 6 dengan nilai 78,55 (2022), turun lagi ke peringkat 13 dengan nilai 78,74 (2023), dan puncaknya peringkat 1 dengan nilai 77,58 (2024).
Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumenep, Nurul Jamil, menjelaskan SPI digelar KPK melalui metode daring dan luring. “SPI ini bukan sekadar soal ranking, tetapi alat untuk memetakan risiko korupsi agar pemerintah daerah bisa melakukan pencegahan sejak dini,” ungkapnya.
Survei juga menyoroti sejumlah catatan merah. Sektor pengelolaan anggaran memperoleh skor 72,43, pengadaan barang dan jasa 71,55, serta pengelolaan SDM 71,27.
Namun, indikator positif juga terlihat dalam transparansi yang mencapai skor 87,81. Trading influence memperoleh 83,23 dan sosialisasi antikorupsi mencatat 76,92.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan capaian ini harus dilihat secara utuh. “Memang kita nomor satu di Jawa Timur, tapi statusnya masih zona kuning. Evaluasi internal tetap harus dilakukan,” tegasnya.
Menurutnya, tiga masalah besar perlu segera dibenahi. “Anggaran masih terkendala kualitas perencanaan, di PBJ proses tender lambat sehingga menghambat kegiatan publik, sementara di SDM pembagian tugas belum proporsional ditambah adanya konflik internal OPD,” jelasnya.
Meski begitu, Fauzi tetap optimistis Sumenep bisa lebih baik pada tahun mendatang. “Harapannya 2025 tidak hanya mempertahankan posisi puncak, tetapi juga meningkatkan nilai hingga masuk zona hijau,” pungkasnya.
Dengan predikat terbaik SPI Jatim 2024, Pemkab Sumenep berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan. Fokusnya tidak hanya peringkat, tetapi peningkatan nyata integritas dan pelayanan publik. (mkt)
