SUMENEP, taneyan.id-Ketua DPRD Sumenep H Zainal Abidin memberikan klarifikasi tegas terkait polemik pernyataan salah satu anggota DPRD mengenai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.
Politisi PDIP itu menyebut hingga saat ini pembahasan RAPBD tersebut sama sekali belum dimulai. Sehingga menjadi aneh dan terkesan tidak memahami alur jika menyebut pembahasan RAPBD 2026 sudah berjalan.
“Jangankan pembahasan, rapatnya saja belum ada. Karena belum dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Bamus). Semua agenda rapat formal DPRD harus melalui Bamus,” kata Zainal saat dikonfirmasi, Rabu (17/7/2025).
Pernyataan ini disampaikan menanggapi pernyataan Anggota Komisi I DPRD Sumenep Hairul Anwar yang sebelumnya muncul di sejumlah media dan menyebutkan bahwa pembahasan RAPBD 2026 berlangsung tanpa melalui komisi.
Zainal menyayangkan narasi yang berkembang seolah-olah pembahasan RAPBD 2026 sudah berlangsung dan melewati prosedur yang tidak semestinya.
“Ini menimbulkan kesan keliru di publik. Padahal belum ada apa-apa. Seharusnya Mas Hairul melakukan koordinasi internal fraksi terlebih dahulu. Apalagi di Badan Anggaran (Banggar) ada Ketua DPD PAN Faisal Mukhlis yang satu partai dengan beliau,” ujarnya.
Zainal menambahkan, seharusnya informasi tentang perkembangan RAPBD dikroscek melalui struktur yang berwenang. Sebab, hingga kini belum ada agenda pembahasan yang resmi maupun pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait RAPBD 2026.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Banggar sekaligus Wakil Pimpinan Bamus H. Dulsiam. Ia mengaku heran membaca pemberitaan media yang menggambarkan seolah-olah pembahasan RAPBD 2026 sudah tuntas bersama TAPD Pemkab Sumenep.
“Kapan dan di mana pembahasan itu dilakukan? Kami saja di Banggar belum menerima draf atau agenda resminya. Kok seperti ada pihak luar yang lebih tahu dari kami,” kata politisi PKB itu dengan nada heran.
Dulsiam menutup keterangannya dengan mengingatkan agar semua anggota DPRD mengedepankan komunikasi internal. Juga agar menjaga marwah lembaga legislatif dalam menyampaikan informasi ke publik.
“Kalau tidak hati-hati, masyarakat bisa bingung dan kepercayaan kepada DPRD ikut terganggu. Padahal kami belum bekerja apa-apa terkait RAPBD 2026,” tegasnya. (mkt)
