SUMENEP, taneyan.id – DPRD Kabupaten Sumenep angkat suara merespons wacana nasional terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD yang dinilai berpotensi menggerus kedaulatan rakyat. DPRD menegaskan bahwa mekanisme tersebut bukan solusi atas persoalan demokrasi yang selama ini terjadi.
Sikap itu disampaikan saat DPRD Sumenep menerima aspirasi mahasiswa yang menggelar aksi penolakan wacana Pilkada tidak langsung di depan Gedung DPRD Kabupaten Sumenep. Forum tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan mahasiswa dalam menyikapi dinamika demokrasi nasional.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep dari Fraksi PAN, Hairul Anwar, menilai persoalan utama demokrasi bukan terletak pada mekanisme pemilihan. Menurutnya, penguatan pendidikan politik dan pengawasan justru menjadi kunci utama.
“Saya rasa terkait pendidikan politik, pengawasan itu yang paling penting. Bukan kemudian hak pilih rakyat justru dicabut,” kata Hairul.
Ia mengakui bahwa kontestasi politik selama ini berlangsung keras dan berbiaya mahal. Namun, kondisi tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengalihkan Pilkada dari tangan rakyat ke DPRD.
Hairul menegaskan bahwa DPRD Sumenep pada prinsipnya sejalan dengan aspirasi publik yang menolak Pilkada dipilih oleh DPRD. “Kami sesuai dengan hati nurani rakyat Indonesia yang menolak Pilkada diserahkan kepada DPRD,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sumenep dari Fraksi NasDem, Ahmad Juhairi, menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif untuk menolak politik uang dan praktik transaksional. Ia menyebut tanggung jawab tersebut harus dimulai dari elit politik.
“Saya justru bicara soal kesadaran, menolak politik transaksional, dan pemilu yang sarat dengan money politics,” kata Juhairi.
Menurut Juhairi, wacana Pilkada melalui DPRD merupakan diskursus yang berkembang di tingkat pusat. Meski demikian, DPRD Sumenep berkomitmen menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat dan mahasiswa ke tingkat yang lebih tinggi.
Di sisi lain, mahasiswa yang tergabung dalam BEM UPI Sumenep menyampaikan kegelisahan atas kemungkinan hilangnya ruang partisipasi publik. Mereka menilai Pilkada langsung merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat.
Koordinator lapangan aksi, Moh. Nurul Hidayatullah, menegaskan bahwa aspirasi yang disuarakan mahasiswa merupakan kehendak mayoritas masyarakat. “Yang hari ini disuarakan adalah suara rakyat, dan survei menunjukkan sebagian besar masyarakat menolak,” ujarnya.
Dengan dinamika tersebut, DPRD Sumenep menegaskan posisinya sebagai ruang artikulasi antara suara publik dan kebijakan pusat. DPRD berharap pendidikan politik dan pengawasan menjadi jalan utama dalam menjaga kualitas demokrasi. (mkt)
