SUMENEP, taneyan.id – Pemkab Sumenep menegaskan hanya satu dari 42 usaha tambang galian C yang memiliki izin resmi. Sebanyak 41 lainnya masih berstatus ilegal karena belum menyelesaikan proses perizinan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumenep, R. Abd Rahman Riadi, menyatakan sebagian besar pelaku usaha hanya berhenti di tahap awal. “Banyak yang hanya mengurus WIUP tanpa melanjutkan ke tahap eksplorasi maupun operasi produksi,” ujarnya, Sabtu (06/09/2025).
Menurutnya, legalitas tambang baru diakui setelah pelaku usaha mengantongi IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. “Tanpa izin lengkap, aktivitas pertambangan otomatis dikategorikan ilegal,” tegasnya.
Saat ini, tercatat ada tujuh perusahaan yang tengah mengajukan izin dengan berbagai komoditas. Mulai dari batuan, sirtu, batu gamping, hingga dolomit.
Namun, mayoritas masih terkendala persyaratan teknis. Salah satunya ketersediaan tenaga ahli geologi untuk melakukan verifikasi lapangan dan kandungan mineral.
Dari tujuh pemohon, hanya CV Nur Fadillah yang sudah masuk tahap lanjut. Perusahaan asal Desa Batuan ini tinggal menunggu penerbitan IUP Eksplorasi setelah sebelumnya mengantongi WIUP.
Selain itu, permohonan izin tambang sirtu di Desa Braji juga berpotensi memperoleh Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Namun, prosesnya masih menunggu kelengkapan administrasi.
Rahman menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memberikan pendampingan bagi seluruh pengusaha tambang. “Kami akan fasilitasi agar proses perizinan berjalan lancar,” katanya.
Ia menambahkan, legalitas usaha tambang penting untuk kepastian hukum dan pengawasan lingkungan. Dengan izin resmi, aktivitas pertambangan bisa memberikan kontribusi nyata pada pendapatan daerah.
Pemkab Sumenep berharap para pelaku usaha galian C segera menuntaskan proses perizinan. “Jangan berhenti di tengah jalan, selesaikan izin agar usaha tambang benar-benar sah,” pungkas Rahman. (mkt)
